Jumat, 05 Maret 2021

Materi Sejarah kelas XI

 Nama Guru   : Putut Wisnu Kurniawan M.Pd.

  Mapel            : Sejarah Indonesia

  Kelas            : XI

  KD                : Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi

                        hingga Demokrasi Terpimpin

Assalamuaikum.... apa kabar anak sholeh dan sholehah? Mapel Sejarah hari ini silahkan dikerjakan tugas dibawah ini kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab melalui WAG.  Jangan lupa sholat dhuha bagi yg belum melaksanakan. terimakasih

TERBENTUKNYA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

 

Sementara sidang KMB masih berlangsung antara Rl dan BFO pada tanggal 29 Oktober 1949 ditandatangani piagam persetujuan mengenai Konstitusi (UUD) RIS. Pada tanggal 14 Desember 1949 wakil-wakil negara bagian RIS, dan KNIP menyetujui menerima hasil KMB dan menyepakati naskah Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 lr. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.

 

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konsitusi RIS, maka Presiden Soekarno membentuk formatur Kabinet yang terdiri dari Moh. Hatta, Anak Agung Gede Agung dan Sultan Hamid II yang bertugas membentuk Kabinet RIS. Pada tanggal 20 Desember 1949 Presiden Soekarno melantik Kabinet RIS, yang dipimpin oleh Moh. Hatta sebagai Perdana Menterinya. Negara-negara bagian RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS, sebagai berikut :

a.       Tujuh negara bagian, yaitu :

1.      Negara Republik Indonesia

2.      Negara Indonesia Timur

3.      Negara Pasundan

4.      Negara Jawa Timur

5.      Negara Madura

6.      Negara Sumatera Timur

7.      Negara Sumatera Selatan

b.      Sembilan satuan kenegaraan yang tegak sendiri, sebagai berikut :

1.      Jawa Tengah                           6. Bangka

2.      Belitung                                  7. Riau

3.      Kalimantan Barat                    8. Dayak Besar

4.      Daerah Banjar                         9. Kalimantan Tenggara

5.      Kalimantan Timur

PENGAKUAN KEDAULATAN RIS

 

Pada tanggal 21 Desember 1949 pemerintah RIS mengangkat delegasi untuk menerima pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Delegasi tersebut berangkat ke negeri Belanda pada tanggal 23 Desember 1949. Pemerintah juga mengangkat delegasi yang ditugasi menerima pengakuan kedaulatan dari pemerintah Rl kepada pemerintah RIS.

 

Upacara Pengakuan Kedaulatan dilaksanakan di Ruang tahta, Istana de Dam, Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949. Piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan ditanda tangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan, Van Maarseveen dan Perdana Menteri RIS, Drs. Moh. Hatta. Pada saat yang sama di Istana Merdeka, Jakarta juga dilaksanakan upacara serah terima kedaulatan dari delegasi Pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Wakil Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Upacara ini juga dilanjutkan dengan penurunan bendera Belanda dan diganti bendera Merah Putih. Sementara itu, di Yogyakarta juga dilakukan upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Rl yang diawakili oleh lr. Soekarno kepada pemerintah RIS yang diwakili oleh Mr. Asaat. Sebulan kemudian, 29 Januari 1950 Jendral Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia meninggal dunia dalam usia muda, 32 tahun.

 

KEMBALI KE NEGARA KESATUAN

 

Negara RIS yang memerintah sejak tanggal 27 Desember 1949 tidak berjalan dengan mantap dan mulai goyah. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

1.         Anggota Kabinet RIS sebagian besar tokoh-tokoh Republiken pendukung Negara Kesatuan Rl

2.         Sistem Federal (RIS) oleh rakyat Indonesia dianggap sebagai upaya Belanda memecah belah Bangsa Indonesia.

3.         Pembentukan RIS tidak didukung oleh ideologi yang kuat, tanpa tujuan kenegaraan yang jelas dan tanpa dukungan rakyat.

4.         RIS menghadapi rongrongan yang didukung oleh KNIL dan KL serta golongan yang takut kehilangan hak-haknya apabila Belanda meninggalkan Indonesia.

 

Oleh karena itu di beberapa daerah timbul reaksi keras menuntut pembubaran RIS dan menuntut pembentukan Negara Kesatuan. Gerakan ini bersamaan dengan munculnya pemberontakan bersenjata oleh bekas tentara KNIL di beberapa negara bagian, seperti APRA, Andi Azis dan RMS.

 

Karena semakin kuatnya tuntutan pembubaran RIS maka pada tanggal 8 Maret 1950 dengan persetujuan parlemen, pemerintah Rl mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomer II tahun 1950. Berdasarkan UU tersebut negara-negara bagian diperbolehkan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah dikeluarkannya Undang-undang tersebut banyak negara-negara bagian yang menyatakan bergabung dengan NKRI, seperti :

1. Negara Jawa Timur

2. Negara Pasundan

3. Negara Sumatera Selatan

4. Negara Kalimantan Timur, Tenggara dan Dayak

5. Daerah Bangka dan Belitung

6. Daerah Riau

 

Beberapa daerah seperti Padang masuk ke daerah Sumatera Barat. Sabang sebagai daerah Aceh. Kotawaringin masuk ke wilayah Rl. Sampai dengan tanggal 5 April 1950, di Indonesia hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu :

1. Negara Repbulik Indonesia (Rl)

2. Negara Sumatera Timur (NST)

3. Negara Indonesia Timur (NIT)

 

Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan perundingan RI-RIS membahas prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RlS diwakili PM Moh. Hatta dan pihak Rl diwakili PM dr. Abdul Halim. Perundingan tersebut menyetujui pembentukan Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI) di Yogyakarta. Untuk mewujudkan rencana itu dibentuklah Panitia Gabungan RI-RlS yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan Rl. Panitia Perancang UUDS NKRI ini diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS, Prof. Dr. Mr. Supomo. Panitia ini berhasil menyusun Rancangan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli 1950. Kemudian rancangan UUD ini diserahkan kepada perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan. Pada tanggal 14 Agustus 1950 rancangan UUD itu diterima dengan baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden menandatangani Rancangan UUD tersebut menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS 1950). Pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

PEMERINTAHAN PADA MASA BERLAKUNYA UUDS 1950

 

Setelah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pihak Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia berdiri sebagai negara federal (RIS). Seorang yang ditunjuk sebagai perdana menterinya adalah Mohammad Hatta. Pemerintahan RIS tidak mampu bertahan lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan berdasarkan kepada UUDS 1950. Dengan UUDS 1950 tersebut, Indonesia menganut sistem pemerintahan Liberal – Parlementer. Selama berlakunya UUDS 1950 (1950 – 1959) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet, sebagai berikut :

1.    Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951). Kabinet ini runtuh karena kegagalan dalam merintis perundingan masalah pengembalian Irian Barat dengan Belanda.

2.    Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952). Kabinet ini jatuh karena masalah pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan Duta Besar Amerika Merle Cochran, mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia.

3.    Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953). Kabinet ini runtuh karena :

a.       Adanya Peristiwa 17 oktober 1952, mengenai pergantian KSAD, Kolonel A.H. Nasution, yang dianggap menyimpang dari norma- norma dan disiplin militer.

b.      Adanya Peristiwa Tanjung Morawa, yaitu pengusiran penghuni liar di tanah perkebunan di Sumatera Utara yang didalangi oleh PKI, sehingga beberapa orang petani tewas.

4.    Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 juli 1953 – 12 Agustus 1955). Kabinet ini runtuh karena:

a.    Keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot dan inflasi menunjukkan gejala yang membahayakan

b.   Pertikaian antara PNI dan NU, sehingga NU menarik menterinya, dari Kabinet Ali.

5.    Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956). Kabinet ini jatuh karena sesudah Pemilu 1955, ternyata kabinet ini tidak cukup dukungan dari partai- partai politik yang ada.

6.    Kabinet Ali Sastroamijoyo II  (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957). Kabinet hasil pemilu pertama ini tidak mampu bertahan lama, sebab : terbentuknya dewan- dewan di daerah-daerah, seperti : Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, dll yang membahayakan keutuhan negara.

7.    Kabinet Juanda  (9 April 1957- 5 Juli 1959). Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet. Kabinet ini menghadapi tugas yang berat. Untuk itulah kabinet ini kemudian  menyusun program yang disebut Program Pancakarya. Selain itu, juga dibentuk Dewan Nasional untuk menampung kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Untuk meredakan pergolakan daerah dilangsungkan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Kabinet ini tidak mampu bertahan lama, sebab :

a.       Peristiwa CIKINI, yaitu : percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno.

b.      Adanya pemberontakan PRRI dan permesta

c.       Dekrit Presiden, 5 Juli 1959.

Materi Sejarah kelas X

 Nama Guru     : Putut Wisnu Kurniawan M.Pd.

  Mapel            : Sejarah Indonesia

  Kelas            : X 

  KD                : 3.5 Menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan

                        kebudayaan Islam ke Indonesia

Assalamualaikum… apa kabar anak anakku? Pelajaran sejarah hari ini silahkan dikerjakan soal bawah ini kemudian… jangan lupa laksanakan sholat dhuha … selamat belajar.

1.      Kerajaan Samudera Pasai (1267 – 1521 )

Merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang menganut Islam dan mengalami perkembangan pada pertengahan abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam yang pertama dan kapan tahun pasti berdirinya belum diketahui dengan jelas. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lhoukseumawe, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Berdasarkan lokasi kerajaan Samudra Pasai tersebut, maka dapatlah dikatakan posisi Samudra Pasai sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional, yang melewati Selat Malaka. Dengan posisi yang strategis tersebut, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan Islam yang cukup kuat, dan di pihak lain Samudra Pasai berkembang sebagai bandar transito yang menghubungkan para pedagang Islam yang datang dari arah barat dan para pedagang Islam yang datang dari arah timur. Keadaan ini mengakibatkan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang cukup pesat pada masa itu baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

 

Kehidupan Politik

Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marah Silu bergelar Sultan Malik al-Saleh, sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1267 – 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia (Italia) tahun 1292 yang bernama Marcopolo, melalui catatan perjalanan Marcopololah maka dapat diketahui bahwa raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad al-Zahir atau Malik al-Tahir I (1297 – 1326). Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Mahmud yang juga  bergelar Sultan Malik al-Tahir II (1326 – 1345). Pada masa ini pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India, hingga pada awal abad ke-16 terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang mengakibatkan perang saudara sebelum akhirnya runtuh setelah mendapatkan serangan dari Portugis tahun 1521.

 

Kehidupan Ekonomi


             Uang Peninggalan Kerajaan Samudera Pasai

Berdasarkan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan Maritim, dan bandar transito. Dengan demikian Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni (pengaruh) atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Batutah. Menurut cerita Ibnu Batutah, perdagangan di Samudra Pasai semakin ramai dan bertambah maju karena didukung oleh armada laut yang kuat, sehingga para pedagang merasa aman dan nyaman berdagang di Samudra Pasai. Komoditi perdagangan dari Samudra yang penting adalah lada, kapurbarus dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar yaitu uang emas yang dinamakan Deureuham (dirham).

 

Kehidupan Sosial Budaya

Kemajuan dalam bidang ekonomi membawa dampak pada kehidupan sosial, masyarakat Samudra Pasai menjadi makmur. Kehidupan masyarakatnya diwarnai dengan semangat kebersamaan dan hidup saling menghormati sesuai dengan syariat Islam. Hubungan antara Sultan dengan rakyat terjalin baik. Sultan biasa melakukan musyawarah dan bertukar pikiran dengan para ulama, dan Sultan juga sangat hormat pada para tamu yang datang, bahkan tidak jarang memberikan tanda mata kepada para tamu. Samudra Pasai mengembangkan sikap keterbukaan dan kebersamaan. Salah satu bukti dari hasil peninggalan budayanya, berupa batu nisan Sultan Malik al-Saleh dan jirat Putri Pasai. Kehidupan sosial Pasai diatur menurut aturan hukum islam bahkan Pasai juga memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam di nusantara dengan cara mengirimkan beberapa ulama-ulama mereka untuk menyebarkan agama Islam di Jawa.

 

2.      Kerajaan Islam di Malaka

Masa Kerajaan Malaka antara tahun 1396-1511 Masehi. Berada di Semenanjung Malaya dengan ibukota di Malaka  Pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara antara tahun 1396-1414 M. Parameswara berasal dari Sriwijaya, dan merupakan putra Raja Sam Agi. Saat itu, ia masih menganut agama Hindu. Ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya di Sumatera runtuh akibat diserang Majapahit. Pada saat Malaka didirikan, di situ terdapat penduduk asli dari Suku Laut yang hidup sebagai nelayan. Mereka berjumlah lebih kurang tiga puluh keluarga. Raja dan pengikutnya adalah rombongan pendatang yang memiliki tingkat kebudayaan yang jauh lebih tinggi, karena itu, mereka berhasil mempengaruhi masyarakat asli. Kemudian, bersama penduduk asli tersebut, rombongan pendatang mengubah Malaka menjadi sebuah kota yang ramai. Selain menjadikan kota tersebut sebagai pusat perdagangan, rombongan pendatang juga mengajak penduduk asli menanam tanaman yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, seperti tebu, pisang, dan rempah-rempah.

Rombongan pendatang juga telah menemukan biji-biji timah di daratan. Dalam perkembangannya, kemudian terjalin hubungan perdagangan yang ramai dengan daratan Sumatera. Salah satu komoditas penting yang diimpor Malaka dari Sumatera saat itu adalah beras. Malaka amat bergantung pada Sumatera dalam memenuhi kebutuhan beras ini, karena persawahan dan perladangan tidak dapat dikembangkan di Malaka. Hal ini kemungkinan disebabkan teknik bersawah yang belum mereka pahami, atau mungkin karena perhatian mereka lebih tercurah pada sektor perdagangan, dengan posisi geografis strategis yang mereka miliki.

Kehidupan Ekonomi Pusat dan penguasa perdagangan di Asia Tenggara, ramai oleh lalu lintas kapal. Malaka memungut pajak penjualan, bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar, yang banyak memasukkan uang ke kas negara. Adanya undang-undang laut yang berisi pengaturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kerajaan.

 

Politik Negara

Paham politik hidup yang diterapkan di Kerajaan Malaka adalah berdampingan secara damai (co-existence policy) yang dijalankan secara efektif. Politik hidup berdampingan secara damai dilakukan melalui hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Politik ini dilakukan untuk menjaga keamanan internal dan eksternal Malaka. Seperti halnya hubungan baik dengan Cina, tetap dijaga dengan saling mengirim utusan. Pada tahun 1405 seorang duta Cina Ceng Ho datang ke Malaka untuk mempertegas kembali persahabatan Cina dengan Malaka. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan lain tidak berani menyerang Malaka.

 

Malaka Sebagai Pusat Penyebaran Agama Islam

Sebelum muncul dan tersebarnya Islam di Semenanjung Arabia, para pedagang Arab telah lama mengadakan hubungan dagang di sepanjang jalan perdagangan antara Laut Merah dengan Negeri Cina. Berkembangnya agama Islam semakin memberikan dorongan pada perkembangan perniagaan Arab, sehingga jumlah kapal maupun kegiatan perdagangan mereka di kawasan timur semakin besar. Pada abad VIII, para pedagang Arab sudah banyak dijumpai di pelabuhan Negeri Cina. Diceritakan, pada tahun 758 M, Kanton merupakan salah satu tempat tinggal pedagang Arab. Pada abad IX, di setiap pelabuhan yang terdapat di sepanjang rute perdagangan ke Cina, hampir dapat dipastikan ditemukan sekelompok kecil pedagang Islam. Pada abad XI, mereka juga telah tinggal di Campa dan menikah dengan penduduk asli, sehingga jumlah pemeluk Islam di tempat itu semakin banyak. Namun, rupanya mereka belum aktif berasimilasi dengan kaum pribumi sehingga penyiaran agama Islam tidak mengalami kemajuan.

Sebagai salah satu bandar ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Lambat laun, agama ini mulai menyebar di Malaka. Dalam perkembangannya, raja pertama Malaka, yaitu Prameswara akhirnya masuk Islam pada tahun 1414 M. Dengan masuknya raja ke dalam agama Islam, maka Islam kemudian menjadi agama resmi di Kerajaan Malaka, sehingga banyak rakyatnya yang ikut masuk Islam. Selanjutnya, Malaka berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara, hingga mencapai puncak kejayaan di masa pemeritahan Sultan Mansyur Syah (1459—1477). Kebesaran Malaka ini berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah taklukan Malaka banyak yang memeluk agama Islam. Untuk mempercepat proses penyebaran Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga.

 

Periode Pemerintahan

Usia Malaka ternyata cukup pendek, hanya satu setengah abad. Sebenarnya, pada tahun 1512, Sultan Mahmud Syah yang dibantu Dipati Unus menyerang Malaka, namun gagal merebut kembali wilayah ini dari Portugis. Sejarah Melayu tidak berhenti sampai di sini. Sultan Melayu segera memindahkan pemerintahannya ke Muara, kemudian ke Pahang, Bintan Riau, Kampar, kemudian kembali ke Johor dan terakhir kembali ke Bintan. Begitulah, dari dahulu bangsa Melayu ini tidak dapat dipisahkan. Kolonialisme Baratlah yang memecah belah persatuan dan kesatuan Melayu.

 

3.      Kerajaan Islam di Aceh

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

 

Awal mula

Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru.

Pada tahun 1528, Ali Mughayat Syah digantikan oleh putera sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571.

 

Masa Kejayaan

Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orangkaya atau hulubalang. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 - 1636) atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh.  Pada masa Sultan Alaidin Righayat Syah Sayed Al-Mukammil (kakek Sultan Iskandar Muda) didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurit van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh.

 

Kemunduran

Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus (1840) serta Bengkulu kedalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan.

Diplomat Aceh ke Penang. Duduk : Teuku Kadi Malikul Adil (kiri) dan Teuku Imeum Lueng Bata (kanan). Sekitar tahun 1870an.

 

Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah (1795-1824), seorang keturunan Sultan yang terbuang Sayyid Hussain mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif Al-Alam. Perang saudara kembali pecah namun berkat bantuan Raffles dan Koh Lay Huan, seorang pedagang dari Penang kedudukan Jauhar (yang mampu berbahasa Perancis, Inggris dan Spanyol) dikembalikan. Tak habis sampai disitu, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Syah (1857-1870).

Pada akhir November 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, dimana disebutkan dengan jelas "Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan-pembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan." Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Para Ulee Balang Aceh dan utusan khusus Sultan ditugaskan untuk mencari bantuan ke sekutu lama Turki. Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan karena Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di Krimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Italia, Perancis hingga Amerika namun nihil. Dewan Delapan yang dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda memantapkan diri menyerah ibukota. Maret 1873, pasukan Belanda mendarat di Pantai Cermin Meuraksa menandai awal invasi Belanda Aceh.

Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.

 

Karya Agama

Para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di bidang keagamaan yang dipakai luas di Asia Tengga. Syaikh Abdurrauf menerbitkan terjemahan dari Tafsir Alqur'an Anwaarut Tanzil wa Asrarut Takwil, karangan Abdullah bin Umar bin Muhammad Syirazi Al Baidlawy ke dalam bahasa jawi.

Kemudian ada Syaikh Daud Rumy menerbitkan Risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi yang menjadi kitab pengantar di dayah sampai sekarang. Syaikh Nuruddin Ar-Raniry setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa melayu dan arab. Yang paling terkenal adalah Sirath al-Mustaqim, kitab fiqih pertama terlengkap dalam bahasa melayu.

Militer

Salah satu meriam yang dimiliki Kesultanan Aceh.Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, dikirimkan beberapa teknisi dan pembuat senjata ke Aceh. Selanjutnya Aceh kemudian menyerap kemampuan ini dan mampu memproduksi meriam sendiri dari kuningan.

Snouck Hurgronje

Snouck Hurgronje adalah salah satu tokoh yang cukup fenomenal saat kita berbicara mengenai perang Aceh. Misi utama Snouck adalah “membersihkan” Aceh. Setelah melakukan studi mendalam tentang semua yang terkait dengan masyarakat ini, Snouck menulis laporan panjang yang berjudul kejahatan-kejahatan Aceh. Laporan ini kemudian jadi acuan dan dasar kebijakan politik dan militer Belanda dalam menghadapai masalah Aceh. Pada bagian pertama, Snouck menjelaskan tentang kultur masyarakat Aceh, peran Islam, ‘Ulama, dan peran tokoh pimpinannya. Ia menegaskan pada bagian ini, bahwa yang berada di belakang perang dahsyat Aceh dengan Belanda adalah para ‘Ulama. Sedangkan tokoh-tokoh formalnya bisa diajak damai dan dijadikan sekutu, karena mereka hanya memikirkan bisnisnya.

Snouck menegaskan bahwa Islam harus dianggap sebagai faktor negatif, karena dialah yang menimbulkan semangat fanatisme agama di kalangan muslimin. Pada saat yang sarna, Islam membangkitkan rasa kebencian dan permusuhan rakyat Aceh terhadap Belanda. Jika dimungkinkan “pembersihan” ‘Ulama dari tengah masyarakat, maka Islam takkan lagi punya kekuatan di Aceh. Setelah itu, para tokoh-tokoh adat bisa menguasai dengan mudah.Bagian kedua laporan ini adalah usulan strategis soal militer. Snouck mengusulkan dilakukannya operasi militer di desa-desa di Aceh untuk melumpuhkan perlawanan rakyat yang menjadi sumber kekuatan ‘Ulama. Bila ini berhasil, terbuka peluang untuk membangun kerjasama dengan pemimpin lokal. Perlu disebut di sini, bahwa Snouck didukung oleh jaringan intelijen mata-mata dari kalangan pribumi. Cara yang ditempuh sama dengan yang dilakukannya di Saudi dulu, yaitu membangun hubungan dan melakukan kontak dengan warga setempat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Orang-orang yang membantunya berasumsi bahwa Snouck adalah seorang saudara semuslim

Kamis, 04 Maret 2021

Materi Sejarah Kelas XI

 Nama Guru   : Putut Wisnu Kurniawan M.Pd.

  Mapel            : Sejarah Indonesia

  Kelas            : XI

  KD                : Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi

                        hingga Demokrasi Terpimpin

Assalamuaikum.... apa kabar anak sholeh dan sholehah? Mapel Sejarah hari ini silahkan dikerjakan tugas dibawah ini kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab melalui WAG.  Jangan lupa sholat dhuha bagi yg belum melaksanakan. terimakasih

TERBENTUKNYA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

 

Sementara sidang KMB masih berlangsung antara Rl dan BFO pada tanggal 29 Oktober 1949 ditandatangani piagam persetujuan mengenai Konstitusi (UUD) RIS. Pada tanggal 14 Desember 1949 wakil-wakil negara bagian RIS, dan KNIP menyetujui menerima hasil KMB dan menyepakati naskah Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 lr. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.

 

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konsitusi RIS, maka Presiden Soekarno membentuk formatur Kabinet yang terdiri dari Moh. Hatta, Anak Agung Gede Agung dan Sultan Hamid II yang bertugas membentuk Kabinet RIS. Pada tanggal 20 Desember 1949 Presiden Soekarno melantik Kabinet RIS, yang dipimpin oleh Moh. Hatta sebagai Perdana Menterinya. Negara-negara bagian RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS, sebagai berikut :

a.       Tujuh negara bagian, yaitu :

1.      Negara Republik Indonesia

2.      Negara Indonesia Timur

3.      Negara Pasundan

4.      Negara Jawa Timur

5.      Negara Madura

6.      Negara Sumatera Timur

7.      Negara Sumatera Selatan

b.      Sembilan satuan kenegaraan yang tegak sendiri, sebagai berikut :

1.      Jawa Tengah                           6. Bangka

2.      Belitung                                  7. Riau

3.      Kalimantan Barat                    8. Dayak Besar

4.      Daerah Banjar                         9. Kalimantan Tenggara

5.      Kalimantan Timur

PENGAKUAN KEDAULATAN RIS

 

Pada tanggal 21 Desember 1949 pemerintah RIS mengangkat delegasi untuk menerima pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Delegasi tersebut berangkat ke negeri Belanda pada tanggal 23 Desember 1949. Pemerintah juga mengangkat delegasi yang ditugasi menerima pengakuan kedaulatan dari pemerintah Rl kepada pemerintah RIS.

 

Upacara Pengakuan Kedaulatan dilaksanakan di Ruang tahta, Istana de Dam, Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949. Piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan ditanda tangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan, Van Maarseveen dan Perdana Menteri RIS, Drs. Moh. Hatta. Pada saat yang sama di Istana Merdeka, Jakarta juga dilaksanakan upacara serah terima kedaulatan dari delegasi Pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Wakil Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Upacara ini juga dilanjutkan dengan penurunan bendera Belanda dan diganti bendera Merah Putih. Sementara itu, di Yogyakarta juga dilakukan upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Rl yang diawakili oleh lr. Soekarno kepada pemerintah RIS yang diwakili oleh Mr. Asaat. Sebulan kemudian, 29 Januari 1950 Jendral Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia meninggal dunia dalam usia muda, 32 tahun.

 

KEMBALI KE NEGARA KESATUAN

 

Negara RIS yang memerintah sejak tanggal 27 Desember 1949 tidak berjalan dengan mantap dan mulai goyah. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

1.         Anggota Kabinet RIS sebagian besar tokoh-tokoh Republiken pendukung Negara Kesatuan Rl

2.         Sistem Federal (RIS) oleh rakyat Indonesia dianggap sebagai upaya Belanda memecah belah Bangsa Indonesia.

3.         Pembentukan RIS tidak didukung oleh ideologi yang kuat, tanpa tujuan kenegaraan yang jelas dan tanpa dukungan rakyat.

4.         RIS menghadapi rongrongan yang didukung oleh KNIL dan KL serta golongan yang takut kehilangan hak-haknya apabila Belanda meninggalkan Indonesia.

 

Oleh karena itu di beberapa daerah timbul reaksi keras menuntut pembubaran RIS dan menuntut pembentukan Negara Kesatuan. Gerakan ini bersamaan dengan munculnya pemberontakan bersenjata oleh bekas tentara KNIL di beberapa negara bagian, seperti APRA, Andi Azis dan RMS.

 

Karena semakin kuatnya tuntutan pembubaran RIS maka pada tanggal 8 Maret 1950 dengan persetujuan parlemen, pemerintah Rl mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomer II tahun 1950. Berdasarkan UU tersebut negara-negara bagian diperbolehkan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah dikeluarkannya Undang-undang tersebut banyak negara-negara bagian yang menyatakan bergabung dengan NKRI, seperti :

1. Negara Jawa Timur

2. Negara Pasundan

3. Negara Sumatera Selatan

4. Negara Kalimantan Timur, Tenggara dan Dayak

5. Daerah Bangka dan Belitung

6. Daerah Riau

 

Beberapa daerah seperti Padang masuk ke daerah Sumatera Barat. Sabang sebagai daerah Aceh. Kotawaringin masuk ke wilayah Rl. Sampai dengan tanggal 5 April 1950, di Indonesia hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu :

1. Negara Repbulik Indonesia (Rl)

2. Negara Sumatera Timur (NST)

3. Negara Indonesia Timur (NIT)

 

Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan perundingan RI-RIS membahas prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RlS diwakili PM Moh. Hatta dan pihak Rl diwakili PM dr. Abdul Halim. Perundingan tersebut menyetujui pembentukan Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI) di Yogyakarta. Untuk mewujudkan rencana itu dibentuklah Panitia Gabungan RI-RlS yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan Rl. Panitia Perancang UUDS NKRI ini diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS, Prof. Dr. Mr. Supomo. Panitia ini berhasil menyusun Rancangan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli 1950. Kemudian rancangan UUD ini diserahkan kepada perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan. Pada tanggal 14 Agustus 1950 rancangan UUD itu diterima dengan baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden menandatangani Rancangan UUD tersebut menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS 1950). Pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

PEMERINTAHAN PADA MASA BERLAKUNYA UUDS 1950

 

Setelah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pihak Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia berdiri sebagai negara federal (RIS). Seorang yang ditunjuk sebagai perdana menterinya adalah Mohammad Hatta. Pemerintahan RIS tidak mampu bertahan lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan berdasarkan kepada UUDS 1950. Dengan UUDS 1950 tersebut, Indonesia menganut sistem pemerintahan Liberal – Parlementer. Selama berlakunya UUDS 1950 (1950 – 1959) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet, sebagai berikut :

1.    Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951). Kabinet ini runtuh karena kegagalan dalam merintis perundingan masalah pengembalian Irian Barat dengan Belanda.

2.    Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952). Kabinet ini jatuh karena masalah pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan Duta Besar Amerika Merle Cochran, mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia.

3.    Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953). Kabinet ini runtuh karena :

a.       Adanya Peristiwa 17 oktober 1952, mengenai pergantian KSAD, Kolonel A.H. Nasution, yang dianggap menyimpang dari norma- norma dan disiplin militer.

b.      Adanya Peristiwa Tanjung Morawa, yaitu pengusiran penghuni liar di tanah perkebunan di Sumatera Utara yang didalangi oleh PKI, sehingga beberapa orang petani tewas.

4.    Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 juli 1953 – 12 Agustus 1955). Kabinet ini runtuh karena:

a.    Keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot dan inflasi menunjukkan gejala yang membahayakan

b.   Pertikaian antara PNI dan NU, sehingga NU menarik menterinya, dari Kabinet Ali.

5.    Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956). Kabinet ini jatuh karena sesudah Pemilu 1955, ternyata kabinet ini tidak cukup dukungan dari partai- partai politik yang ada.

6.    Kabinet Ali Sastroamijoyo II  (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957). Kabinet hasil pemilu pertama ini tidak mampu bertahan lama, sebab : terbentuknya dewan- dewan di daerah-daerah, seperti : Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, dll yang membahayakan keutuhan negara.

7.    Kabinet Juanda  (9 April 1957- 5 Juli 1959). Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet. Kabinet ini menghadapi tugas yang berat. Untuk itulah kabinet ini kemudian  menyusun program yang disebut Program Pancakarya. Selain itu, juga dibentuk Dewan Nasional untuk menampung kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Untuk meredakan pergolakan daerah dilangsungkan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Kabinet ini tidak mampu bertahan lama, sebab :

a.       Peristiwa CIKINI, yaitu : percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno.

b.      Adanya pemberontakan PRRI dan permesta

c.       Dekrit Presiden, 5 Juli 1959.